PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
 

Ir. Pangerang, MP

A.     PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

     Peningkatan kapasitas kelembagaan petani bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar petani. Hal ini diarahkan melalui peningkatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan memberi peluang bagi kelompoktani, gabungan kelompoktani yang telah merintis kegiatan usaha produktif.

     Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan secara kontinu dan menghadapi era perdagangan bebas serta masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), Pemerintah telah menetapkan target pembangunan pertanian, khusus untuk tahun 2016 telah ditetapkan sasaran produksi tujuh komoditas unggulan, yaitu: padi 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,8 juta ton, tebu 3,27 juta ton, aneka cabai 1,1 juta ton, bawang merah 1,17 juta ton, serta daging sapi dan kerbau 588,6 juta ton.

     Pendekatan penyuluhan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang difokuskan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh mengingat kondisi kelembagaan ekonomi petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif serta belum memiliki.kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.

B.     BEBERAPA PENGERTIAN

1.    Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kumpulan beberapa kelompoktani/gapoktan yang bergabung dan bekerjasama dengan jenis komoditas usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha seperti produksi, pasca panen dan pengolahan hasil serta jasa (keuangan, alsintan, dan lain-lain);

2.    Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh-kembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha;

3.    Korporasi adalah kelembagaan formal yang terbentuk dari kumpulan kapital yang dimiliki oleh petani dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha yang berorientasi keuntungan berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbentuk koperasi tani (koptan) atau Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh petani;

4.    Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di perdesaan yang melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis;

5.    Badan Usaha Milik Petani (BUMP) adalah kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani;

6.    Badan Usaha Milik Petani berbentuk Koperasi Tani (Koptan) adalah badan usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung dalam poktan dan gapoktan yang melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan azas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992;

7.    Badan Usaha Milik Petani berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk menjalankan  usaha pertanian   secara   korporasi   dalam   bentuk perusahaan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

C.   PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

1. Maksud  Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani adalah:

(a)   Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petugas teknis/penyuluh dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani;

(b)      Mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah, diutamakan poktan/gapoktan/ kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas prioritas;

(c)    Mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

2. Tujuan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

(a)    Meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/ gapoktan);

(b)    Meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah;

(c)      Meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

3. Kriteria Umum. Kriteria umum bagi kelembagaan petani yang akan membentuk kelembagaan ekonomi petani, sebagai berikut:

(a)      Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar;

(b)  Struktur organisasi kelembagaan petani telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis;

(c)      Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu;

(d)      Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;

(e)  Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnya;

(f)     Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi petani lainnya;

(g)      Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha.

D.     SASARAN DAN LOKASI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN

1.          Penumbuhan

(a)  Kelompoktani (poktan) dan gabungan kelompoktani (gapoktan) yang telah melakukan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan;

(b)   Diutamakan pada poktan/gapoktan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas unggulan;

(c)   Minimal 20% KEP ditumbuhkan dari usaha yang dikelola oleh perempuan (Kelompok wanita tani/KWT). 

2.  Pengembangan

(a)      Kelembagaan ekonomi petani, baik yang belum berbadan hukum (KUB, LKMA) maupun telah berbadan hukum (koperasi/PT);

(b)      Diutamakan pada kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas unggulan.

Sumber Rujukan :

Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2016

Ditulis Oleh : Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)